Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi akan mengeluarkan Kartu Pra Kerja. Salah satu manfaatnya, pemegang kartu yang belum mendapat kerja alias masih menganggur bakal mendapatkan honor.

Hanya saja, tunjangan tersebut tidak selamanya bakal diberikan, melainkan melulu pada kurun masa-masa tertentu saja. “Hanya dalam kurun masa-masa tertentu dapat enam bulan, dapat satu tahun, supaya yang pegang dapat segera bisa kerja, bukan guna menggaji penganggur,” tutur Jokowi di hadapan ratusan pendukungnya dalam acara Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.

Kartu Pra Kerja, menurut keterangan dari Jokowi, ialah salah satu upaya guna mengentaskan pengangguran. Ia berujar kartu tersebut dapat membuka kesempatan pemuda Tanah Air guna terjun di lingkungan kerja dan industri.

Lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan akademi yang memegang kartu tersebut nantinya akan diajar terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia kerja. Pelatihan itu dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah pegang kartu ini, bila sudah training kok belum dapat lowongan kerja, ini bakal ada insentif honor,” tutur dia.

Kartu itu sempat mengundang polemik. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sempat mengucapkan kritiknya soal tunjangan untuk pengangguran itu. JK menyinggung kartu Pra Kerja–yang dijanjikan akan diluncurkan bila Presiden Jokowi pulang terpilih dalam pilpres mendatang– sebagai tunjangan guna pengangguran yang lazim diterapkan di negara maju. Ia menuliskan tunjangan tersebut sesuai dilakukan di negara maju dengan jumlah warga sedikit.

“Ada tidak sedikit negara laksana itu, di Amerika, Kanada, Australia, terdapat tunjangan bikin yang menganggur. Tapi itu seringkali terjadi bila negara tersebut maju, penduduknya tidak banyak,” kata JK untuk wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

JK menuliskan untuk menyerahkan tunjangan untuk pengangguran membutuhkan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah mesti menghitung lagi perkiraan yang dipunyai supaya tidak memberi beban pada APBN.

“Kalau negara laksana Indonesia, (dengan) perkiraan tidak terlampau besar dan warga banyak, pasti harus dihitung. Itu butuh perkiraan yang besar, dan bila sudah terdapat anggarannya baru kita dapat bicara. Kalau belum terdapat anggarannya, pasti belum dapat dilaksanakan,” katanya.

Ihwal janji Presiden Jokowi untuk menyerahkan Kartu Pra Kerja untuk pemuda alumni baru yang belum mendapat pekerjaan, JK berujar urusan itu dapat dilakukan di tahun perkiraan berikutnya, sekitar APBN mempunyai pos perkiraan lebih guna itu.